• Menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.
• Menjelaskan kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai turunan UU.
• Mengidentifikasi peraturan turunan kunci bagi RS.

Hierarki Regulasi Kesehatan

UU No. 17/2023 sebagai undang-undang induk memerlukan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur teknis operasionalnya. Manajer RS perlu memantau terbitnya peraturan turunan karena ketentuan teknis yang mengikat justru sering berada pada level ini.

Peraturan Turunan Kunci bagi RS

Peraturan pelaksana utama UU No. 17/2023 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur secara teknis penyelenggaraan upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan. Di bawahnya, berbagai Peraturan Menteri Kesehatan mengatur hal yang lebih spesifik, misalnya perizinan RS, standar tarif JKN, dan standar akreditasi — sebagian akan dibahas pada modul-modul berikutnya.

• Sejauh mana topik "Kerangka Hukum Kesehatan: UU No. 17/2023 & Turunannya" sudah diterapkan pada RS/unit tempat Anda bekerja atau berpraktik? Jelaskan dengan contoh konkret.
• Identifikasi satu kesenjangan (gap) antara praktik ideal pada materi "Kerangka Hukum Kesehatan: UU No. 17/2023 & Turunannya" dengan kondisi riil di lapangan, beserta usulan langkah perbaikannya.

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
• Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.